nusakini.com--Mayoritas fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan persetujuannya pada Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (RUU P2 APBN 2017) pada rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bertempat di ruang sidang Banggar, Jakarta, Rabu (25/07). 

• Ini Komentar Bambang Pacul Soal Bukber Bareng Puan di Rumah Rosan
• Terima Kunjungan Komisi II DPR, Gubernur Bali: Kehadiran Wisatawan Dorong Pemulihan Ekonomi
• Pemerintah dan DPR Lanjutkan Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021
• Menkeu Sampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2APBN Tahun 2021
• Kinerja Belanja Negara Baik, namun Masih Perlu Akselerasi

Tercatat 8 fraksi menyatakan persetujuannya dalam pendapat akhir mini sebagai sikap fraksi, satu fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan persetujuannya dengan 8 catatan dan wakil dari fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak hadir.  

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah menyatakan apresiasinya atas kesimpulan, kritik, saran dan rekomendasi dari fraksi-fraksi di Badan Anggaran (Banggar) tersebut.  

  “Kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas perhatian serta apresiasi atas berbagai saran, kritik dan masukan dari pimpinan maupun segenap anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Menkeu. (p/ab)